Introduction to Islamic Economics_Theory and Application

BAB 1

SISTEM EKONOMI

Target:

1.      Perbedaan sistem ekonomi yang ada dan peran pemerintah di dalamnya

2.      Perbedaan yang dimiliki sistem Islam yang ideal dibanding sistem pasar kapitalis Barat

3.      Peran pasar dan bedanya antara sistem Islam dan sistem pasar kapitalis

4.      Institusi dan pentingnya bagi kemakmuran ekonomi

5.      Apapun sistemnya, pemerintah punya peran penting

Sistem ekonomi dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk, yaitu sistem ekonomi tradisional, kapitalis dengan sistem ekonomi pasar murni, kapitalis dengan sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sosialis campuran dan sistem ekonomi terencana (terkomando).

1.      Sistem ekonomi tradisional

Sistem ekonomi ini berjalan di daerah Negara berkembang yang mayoritas kegiatannya adalah pertanian. Pada sistem ini, intervensi pemerintah sangat terbatas karena ekonomi bergantung pada tradisi, budaya, dan agama. Transaksi dalam sistem ini masih menggunakan sistem barter.

Di sejumlah Negara berkembang, di daerah tertentu, sistem ini masih dijalankan hingga hari ini meskipun secara nasional sistem ekonomi yang digunakan berbeda.

2.      Sistem ekonomi kapitalis (pasar murni)

Sistem ekonomi kapitalis pasar murni merupakan sistem ekonomi ala Adam Smith di mana pasar secara mandiri bisa mengatur dirinya sendiri, tidak memerlukan regulasi ataupun intervensi pemerintah. Dalam pandangan sistem ekonomi ini, hasil terbaik diperoleh dari tindakan individual dan indenpenden para penjual dan pembeli yang membentuk harga.

Asal mula sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang murni didasarkan pada kekuatan pasar. Kekuatan tarik menarik antara antara produsen dan konsumen hingga membentuk harga. Jika ditanya, sistem ini tidak lagi ada di manapun hari ini.

3.      Sistem ekonomi kapitalis (campuran)

Dalam sistem ekonomi ini, kehadiran pemerintah diperlukan sebagai ‘wasit’ dalam rangka menjaga agar aturan pasar dihargai dan untuk menghindari berbagai dampak negatif karena pasar hanyalah media efektifitas kerja, bukan sebuah ideologi.

Hak properti pribadi serta keamanan kontrak dan perkembangan bisnis memerlukan keamanan dan kepercayaan. Kondisi ini akan menjadi bermasalah jika tidak disertai keberadaan pemerintah sebagai "wasit". Regulasi, supervisi dan penguatan dari pemerintah diperlukan agar bisnis tidak korup dan penentuan harga tidak merugikan konsumen dan masyarakat secara menyeluruh Keberadaan pemerintah juga menjadi media pemerataan ekonomi.

4.      Sistem ekonomi sosialis campuran

Sistem ekonomi ini merupakan bentuk sistem ekonomi pasar campuran yang telah mengadopsi paradigm sosialis dalam menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, ketidakpuasan dan persoalan sosial lainnya.

Ketika intervensi pemerintah dirasa belum cukup mengatasi persoalan utama ekonomi seperti ketimpangan, kemiskinan, kesejahteraan, maka diperlukan perluasan peran negara dan peran pasar dipersempit. Kepentingan sosial jadi prioritas sehingga sektor-sektor utama seperti perbankan, pendidikan, energi dan kesehatan dinasionalisasi. Sasarannya adalah kesejahteraan sosial.

5.      Sistem ekonomi terencana

Bertolak belakang dengan sistem ekonomi pasar murni, sistem ekonomi ini sepenuhnya ditentukan oleh Negara atau perencana lain yang ditunjuk oleh Negara.

Tidak ada yang namanya hak properti pribadi. Properti dan sumber daya, secara kolektif dimiliki oleh kelompok atau negara. Negara atau perencanalah yang menentukan brang akhir yang akan diproduksi, jumlah upah yang dikeluarkan hingga remunerasi pendapatan. Namun pada praktiknya, sama seperti "invisible hand" pada pure market system, tidak ada perencana termasuk negara yang bisa memprediksi permintaan konsumen akan barang dan jasa yang akan diproduksi. Oleh sebab itulah, sistem ini berakhir setelah PD II d Uni Soviet dan China.

SISTEM EKONOMI GLOBAL SEKARANG

Di zaman sekarang, tidak ada yang namanya sistem ekonomi pasar murni. Harus ada intervensi pemerintah sehingga yang ada adalah sistem ekonomi pasar campuran.

Sistem ekonomi pasar campuran pada dasarnya masih menyisakan persoalan, yakni seberapa jauh intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi. Kalangan atas tentunya mengharapkan intervensi pemerintah yang terbatas dan pajak yang rendah agar mereka dapat memaksimalkan keuntungan bagi diri mereka. Sebaliknya, kalangan bawah tentu saja menginginkan intervensi pemerintah secara luas untuk mengatasi kesenjangan kesempatan, kesenjangan kekayaan dan keberadaan jaring pengaman sosial.
Kritik utama terhadap sistem ekonomi pasar campuran ada lima, yaitu ketimpangan kekayaan semakin besar, krisis keuangan yang diiringi semakin banyaknya pengangguran, dan semakin sulitnya kehidupan bagi orang miskin, pertumbuhan ekonomi mengenyampingkan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan, asumsi tidak rasional untuk kepentingan pribadi rasional, dan degradasi lingkungan yang berkelanjutan.

1.      Disparitas pendapatan dan kekayaan semakin bertambah

Instrumen paling sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan di dunia adalah indeks Gini di mana angka 0 menunjukkan ekualitas yang sempurna sementara angka 100 menunjukkan inekualitas total (kesenjangan pendapatan total, 1 orang memperoleh pendapatan senilai pendapatan seluruh penduduk 1 negara).

Instrumen lain yang digunakan untuk mengukur inekualitas (kesenjangan) adalah kepemilikan kekayaan (harta). Sebagai contoh, kepemilikan harta penduduk U.S.. Persentase terbesar setiap tahunnya berada di tangan 1% (kalangan atas) sementara total kekayaan 99% (kalangan menengah ke bawah) persentasenya lebih kecil.

Berdasarkan 2 pengukuran ini dapat dilihat betapa kesenjangan ekonomi masih terus berlanjut dalam sistem yang sudah sangat mapan sekalipun. Lantas bagaimana dengan sistem ekonomi Islam? Apa yang akan berbeda jika sistem ini diterapkan dalam ekonomi sebuah negara? Jika tidak berbeda apakah sistemnya yang salah?

2.      Ekonomi dan sistem keuangan yang tidak stabil.

Kritik lain yang diterima sistem ekonomi pasar campuran adalah krisis keuangan yang terus berulang dan kondisi ekonomi yang semakin berat, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah atau kalangan bawah.

Krisis keuangan yang terjadi mengakibatkan kepanikan, hilangnya kepercayaan konsumen dan bisnis, resesi dan depresi ekonomi berkelanjutan, tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan dampak buruknya terhadap individu dan kondisi masyarakat.
Kondisi ini disebabkan oleh sistem ekonomi yang sangat bergantung pada dana cadangan perbankan dan utang di mana perbankan menciptakan uang lewat pinjaman kemudian investor dan konsumen memanfaatkan uang tersebut untuk investasi dan konsumsi. Pada titik inilah resesi dan depresi dimulai, ketika utang melampaui batas yang bisa dibayar dan begitu seterusnya hingga menyebabkan kepanikan ekonomi.

3.      Terbengkalainya dimensi kesejahteraan manusia dalam perkembangan ekonomi

Kritik selanjutnya yang ditujukan untuk sistem ekonomi pasar campuran adalah persoalan fokus pada Produk Nasional Bruto bukan pada kebahagaian dan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Ketika PNB menjadi fokus, maka manusia tidak menjadi akhir atau sasaran dari proses ekonomi melainkan sebatas menjadi salah satu input untuk produksi ekonomi sementara sasarannya adalah seberapa banyak barang dan jasa yang diproduksi. Akibatnya, sasaran seperti kesejahteraan manusia, kebebasan mencapai keinginan individu, kohesi sosial akhirnya dikesampingkan.

Manusia seharusnya menjadi tujuan dan akhir dari sebuah proses perkembangan ekonomi, tidak semata menjadi input sebagai tenaga kerja atau modal manusia. Untuk itu kemudian dikembangkan instrumen yang disebut Human Develooment Index (HDI) yang memberikan indikasi perkembangan manusia pada level masyarakat dengan memperhitungkan 3 variabel: PNB per kapita yang dihitung berdasar daya beli ril, tingkat literasi dan harapan hidup setiap kelahiran.

4.      Asumsi irasional dari kepentingan pribadi yang rasional

Setiap orang secara rasional mengejar kepentingan ekonomi mereka sekaligus didorong oleh motivasi non-ekonomi yang disebut Keynes sebagai ‘animal spirit.’

Konsep 'animal spirit' mengacu pada unsur ekonomi yang tidak konsisten dan tidak berkesudahan. Menurut Akerlof dan Shiller, konsep ini mengandung 5 aspek yang berpengaruh terhadap keputusan ekonomi, yaitu keyakinan yang berasal dari kepercayaan dasar yang dimiliki seseorang satu sama lain, terhadap pasar dan Negara; keadilan yang fokus pada pengaturan upah dan harga; korupsi dan prilaku anti-sosial yang ikut berperan dalam aktivitas ekonomi dan mempengaruhi aktivitas tersebut; ilusi uang yang mengacu pada fakta bahwa setiap orang ditipu oleh nilai nominal variabel ekonomi sehingga lebih risau akan angka inflasi atau deflasi bukan risau akan efek keduanya; dan cerita, yakni sens akan identitas diri yang dimiliki seseorang tentang dirinya, ekonomi dan masyarakatnya. Sens manusia akan realitas siapa dirinya dan apa yang dilakukannya saling terkait dengan cerita hidup kita dan orang lain.

5.      Dampak negatif terhadap lingkungan

Degradasi lingkungan secara terus menerus terjadi karena sistem ekonomi global tidak mampu memelihara lingkungan dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Dalam proses ekonomi, dampak buruk terhadap lingkungan merupakan hal tidak terelakkan yang sering terlupakan. Sebagai contoh, pengendara kendaraan bermotor barangkali membayar untuk setiap liter bahan bakar yang mereka gunakan, tapi mereka tidak mengeluarkan biaya se sen pun untuk polusi yang ditimbulkan oleh bahan bakar kendaraan yang mereka gunakan. Begitu juga aktivitas ekonomi lain yang tentunya berdampak negatif terhadap lingkungan. Dan dampak negatif tersebut diwariskan dari generasi ke generasi.

PARADIGMA EKONOMI ISLAM

Islam merupakan sebuah sistem berbasis aturan dengan metode yang telah ditentukan untuk manusia dan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan material dan non-material. Fondasi sistem ekonomi Islam telah ada berabad-abad lalu termaktub dalam al-Qur’an dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau.

Rancang bangun ekonomi Islam berasal dari: 1. Ekstraksi aturan yang menentukan sistem ekonomi Islam yang ideal dan implikasi ekonomisnya dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi, 2. Mempelajari rancang bangun tersebut dalam ekonomi kontemporer dan menentukan tingkat deviasi antara rancang bangun dan ekonomi Islam yang ideal, 3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menjembatani gap antara keduanya.

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem berbasis pasar yang mana pasar dipandang sebagai mekanisme terbaik dan paling efisien dalam proses alokasi sumber daya (produksi dan konsumsi). Agar dapat berjalan secara efisien, pasar memerlukan aturan untuk menjaga setiap unsur yang terlibat di pasar (pekerja, investor, produsen dan konsumen) dan harus dikelola dengan aturan yang tegas.

Bentuk aturan paling utama yang termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah adalah keadilan sehingga setiap aktivitas yang dilakukan manusia dalam perkembangannya harus mengutamakan keadilan. Dan tujuan ekonomi tidak bisa hanya diukur berdasarkan Produk Nasional Bruto karena dalam Islam, tujuan ekonomi tidak sebatas tujuan materi tapi mencakup juga dimensi spiritual, moral dan dimensi kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

SEJARAH SINGKAT PEMIKIRAN EKONOMI DALAM ISLAM

Sejarah pemikiran ekonomi oleh Muslim dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode:

1.   Periode I berawal dari setelah hijrah hingga 450 H yang melahirkan fuqaha dan filsuf. Pada periode ini, fuqaha memisahkan antara maslahah dan mafsadah dalam aktivitas ekonomi.

2.   Periode II dari 450 H hingga 850 H yang dikenal sebagai masa keemasan pemikiran ekonomi Islam. Periode ini melahirkan al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun. Pemikiran al-Ghazali di bidang ekonomi yakni setiap individu harus memenuhi kebutuhan dasar mereka saja, tidak lebih dan tidak kurang. Ibn Taimiyah lebih fokus pada kebutuhan masyarakat akan fondasi moral untuk melakukan aktivitas ekonomi. Sementara itu, Ibn Khaldun menjelaskan alasan maju dan runtuhnya peradaban manusia, pembagian kerja dan peran perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi.

3.   Periode III dari 850 H hingga 1350 H yang dipadangan sebagai masa stagnasi pemikiran intelektual dan individual. Periode ini melahirkan salah satu tokoh yakni Shah Waliyullah yang menjelaskan tentang rasionalitas aturan syariah untuk mengatasi persoalan individu dan sosial. Dia meyakini bahwa pajak merupakan sebuah kebijakan yang sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan dana yang cukup untuk kebutuhan publik.